Global warming is the term used to describe a gradual increase in the average temperature of the Earth's atmosphere and its oceans, a change that is believed to be permanently changing the Earth’s climate forever.
While many view the effects of global warming to be more substantial and more rapidly occurring than others do, the scientific consensus on climatic changes related to global warming is that the average temperature of the Earth has risen between 0.4 and 0.8 °C over the past 100 years. The increased volumes of carbon dioxide and other greenhouse gases released by the burning of fossil fuels, land clearing, agriculture, and other human activities, are believed to be the primary sources of the global warming that has occurred over the past 50 years.
Scientists from the Intergovernmental Panel on Climate carrying out global warming research have recently predicted that average global temperatures could increase between 1.4 and 5.8 °C by the year 2100. Changes resulting from global warming may include rising sea levels due to the melting of the polar ice caps, as well as an increase in occurrence and severity of storms and other severe weather events.
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan BBM atau yang kita kenal dengan BLT, seperti kita ketahui banyak menimbulkan pro dan kontra.
Mulai dari adanya penyelewengan kartu kompensasi BLT, klasifikasi warga penerima BLT, waktu pembagian BLT, distribusi dana BLT dari Kantor Pos Pusat ke Kantor Pos Daerah yang macet dan lain sebagainya, ini semua merupakan indikasi BLT tidak berjalan optimal.
Back to basic, sebenarnya syarat-syarat warga penerima BLT itu kaya gimana?, sampai-sampai ada keluarga miskin “gakin” yang protes karena tidak menerima BLT.
So, ni jawabannya :
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai tempat tinggal bangunan, terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari ambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum atau memasak berasal dari sumur atau mata air tak terlindung, air sungai, danau atau air hujan.
6. Sumber penerangan dirumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
11. Pekerjaan utama kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan setengah hektar, buruh tani, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp.600.000,- per bulan.
12.Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak lebih dari SD.
13. Tidak memiliki harta senilai Rp.500.000,- seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit / non-kredit), tanah, atau barang modal lainnya.
14. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
Tapi ya tetep aja syarat ada, penyelewengan juga ada. Tapi sebenarnya BLT ini seimbang gak dengan dampak kenaikan BBM?. Kalau dipikir ulang, Rp.100.000,- untuk satu bulan memangnya cukup untuk biaya hidup??.
Bukannya kenapa-napa, tapi menurut wit Rp.100.000,- gak bakalan cukup untuk biaya hidup satu bulan. Susah sih ngomongnya, mungkin BLT bukan solusi tepat dari dampak kenaikan BBM untuk gakin. Justru ini membuat mereka jadi “maaf” pengemis yang selalu menunggu uluran dana BLT dari Pemerintah. Dani ini memicu pelumpuhan potensi SDM dalam masyarakat dan membuat masyarakat malas bekerja. Jadi bukannya berusaha keluar dari jerat kemiskinan, tapi ini membuat masyarakat lebih terperangkap dalam jerat kemiskinan.
Cari solusi lain juga susah, misalnya dengan diberikannya kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat, atau dengan membudidayakan KUR “Kredit Usaha Rakyat” yang sedang marak belakangan ini. Dua solusi tadi juga mungkin bukan solusi yang tepat untuk kompensasi BBM, karena tidak akan mampu menyerap semua gakin. Ya seperti kita tahu, SDM negeri ini lebih banyak yang “low quality” ketimbang “high quality”, pendidikan masyarakat pun masih rendah, sehingga untuk menjalankan KUR atau bekerja bukan menjadi hal yang mudah.
Jadi apa yang gampang ya???
Trus sektor mana yang harus dibenahi terlebih dahulu oleh negeri ini, supaya semua warga Indonesia dapat terbebas dari jerat kemiskinan???
.jpg)
